HUKUM DAGANG

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada :

1.       Hukum tertulis yang sudah di kodifikasikan

a.       KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) atau wetboek van koophandel Indonesia (W.K)

b.      KUHS (kitab undang-undang hukum sipil) atau Burgerlijk wetboek Indonesia (B.W)

2.       Hukum-hukum tertulis yang belum dikoodifikasikan, yakni :

Perudang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Pada bagian KUHS itu mengatur tentang hukum dagang. Hal-hal yang diatur dalam KUHS adalah mengenai perikatan umumnya seperti :

a.       Persetujuan jual beli (contract of sale)

b.      Persetujuan sewa-menyewa (contract of hire)

c.       Persetujuan pinjaman uang (contract of loun)

Hukum dagang selain di atur KUHD dan KUHS juga terdapat berbagai peraturanperaturan khusus (yang belum di koodifikasikan) seperti :

1.       Peraturan tentang koperasi

2.       Peraturan pailisemen

3.       Undang-undang oktroi

4.       Peraturan lalu lintas

5.       Peraturan maskapai andil Indonesia

6.       Peraturan tentang perusahaan negara

Sumber : http://www.gudangmateri.com/2010/10/definisi-dan-sejarah-hukum-dagang.html lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19546/Hukum+Dagang.pdf